Jaga Pilkada

Dalam waktu dekat, di Jambi akan dilaksanakan momen pilkada di 7 kabupaten dari total 10 kabupaten. Perhelatan demokrasi di daerah tengah Sumatera ini telah didahului oleh pemilihan Gubernur Jambi pada bulan September yg lalu, dengan hasil yg cukup mencengangkan, yaitu 80 % suara masuk kekantong pasangan Zulkifli Nurdin-Anthony Zedra Abidin. Pilgub lalu telah berjalan tertib, aman, dan lancar. Ini yang harus dipertahankan sebagai standar minimum pelaksanaan pilkada di kabupaten.
Memang, di ranah kabupaten/kota, rasa kedekatan dengan kandidat yang bertarung akan lebih menonjol. Didukung faktor geografis, kekeluargaan/sanak famili,serta konsesi2 politik yg lebih riil, menjadikan konflik horizontal mungkin terjadi. Berangkat dari sini, maka perlu diciptakan (bukan sekedar dipikirkan) suatu mekanisme pengelolaan konflik yang melibatkan seluruh stakeholders di kabupaten2 yang akan menggelar perhelatan demokrasi ini.
Untuk Jambi, tidak ada salahnya mengangkat isu label "Jambi adalah wilayah teraman di Indonesia" sebagai rambu-rambu terjadinya konflik fisik. Layaknya seorang juara bertahan yang pasti tidak ingin status terbaiknya lepas, diharapkan masyarakat Jambi dapat berupaya mempertahankan label tersebut. Jambi membutuhkan prestasi yang gemilang, setelah selama ini tidak begitu dikenal orang. Lebih baik lagi jika naik daun lewat kedewasaan masyarakatnya dalam berdemokrasi.
Perlu juga diingat, konflik tetap dibutuhkan dalam membangun suatu tatanan sosial, tapi konflik yang seperti apa dulu. Perbedaan pemikiran dan ide merupakan konflik yang positif, tinggal bagaimana mengelolanya untuk kemudian dapat melahirkan suatu kemajuan, seperti pemecahan problem sosial lewat musyawarah (sharing idea). Yang jelas tidak bisa kita tolerir ialah penyelesaian masalah lewat penggunaan kekerasan, seperti mobilisasi massa untuk bertindak anarki. Tindakan represif bukan jalan yang efektif dalam berpolitik, malah berpotensi menjadi bumerang bagi politisi, parpol, dan masyarakat umum.

File 4 Dec 05