There's Something about JK

Beberapa hari yang lalu, wapres Jusuf Kalla (JK) mengutarakan idenya yang "brilian". Dengan gaya khas pengusaha, beliau mengatakan tentang dibukanya kemungkinan PNS (pegawai negeri sipil) untuk dapat berperan aktif di parpol (partai politik).
Tanggapan mengenai ini langsung muncul. Ada yang mengatakan, ini hanya strategi Golkar untuk memperkuat dirinya, seperti di era Orde Baru yg lalu. Dengan banyaknya kepala daerah yang berasal dari partai beringin ini, dikhawatirkan muncul mobilisasi politik dari penguasa/atasan kepada bawahan. Kemungkinan ini masih kuat, mengingat masih kentalnya patronase di Indonesia.
Seirama dengan pendapat tersebut, pikiran saya sontak langsung mengarah pada konsep "otoriter-birokratik"nya G O'Donnel. Birokrasi akan didayagunakan sebagai penunjang legitimasi suatu rezim yang dalam perkembangannya sarat dengan nilai totalitarian. Birokrasi yang seharusnya berada di domain netral, akan kembali dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan, sebagai ciri khas dunia politik. Dampak minimal yang akan timbul adalah menurunnya kualitas pelayanan publik, yang notabene merupakan tugas utama birokrasi, karena sibuk bermanuver demi parpolnya. Publik yang menjadi korbannya.
Suatu ide memang harus dihargai di negara demokrasi ini. Namun, perlu dipikirkan timing yang tepat untuk memunculkannya. Belum lagi kita usai mereformasi birokrasi yang memang sudah sangat rusak, malah justru ditambahi dengan suatu konsep yang akan meluluhlantakkan bangunan ideal birokrasi.